Api Kekerasan di Suriah, Sampai Kapan?
Rizki Gunawan dan Vincent Hakim
27/04/2012 10:39
Liputan6.com, Jakarta:
Rentetan perubahan besar melanda beberapa negara di kawasan Arab. 'Arab
Upspring' terjadi di Timur Tengah dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Perubahan itu ditandai oleh tumbangnya para pemimpin yang sangat
berpengaruh dan telah berkuasa secara otoriter puluhan tahun.
Revolusi di tanah Arab itu diawali dari negeri Tunisia. Kekuasaan
Presiden Ben Ali yang korup tumbang oleh percikan api perlawanan yang
dilakukan pemuda pedagang asongan. Percikan api antikediktatoran
merembet ke Mesir. Rezim Hosni Mubarak yang korup dan berkuasa puluhan
tahun itu pun ambruk.
Api perlawanan rakyat atas kekuasaan kaum diktator meluas hingga
menginspirasi kawasan utara Benua Afrika. Negeri Libia pun dijilat api
revolusi perlawanan rakyat. Penguasa absolut diktator Muammar Khadafi
runtuh. Bahkan nyawa pemimpin Libia yang sempat menyatakan diri
antibarat itu meregang di tangan rakyatnya sendiri. Khadafi tewas
ditembak.
Kini Bahrain dan Suriah juga bergolak. Setahun sudah Suriah dilanda
situasi krisis politik dan sosial. Sebagian rakyatnya menentang dan
angkat senjata melawan kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. PBB mencatat
10.000 ribuan warga tewas akibat aksi kekerasan di Suriah. Ratusan jiwa
kini menjadi pengungsi [baca:
Ribuan Warga Suriah Kabur ke Turki]. Sementara sekitar 150 ribu orang ditangkap dan dipenjara oleh penguasa.
Ancaman sanksi dari negara-negara yang masuk dalam komunitas Liga Arab
nyaris tak digubris Presiden Assad. Demikian pula, tekanan yang
disampaikan Barat seolah tak dianggap penguasa Suriah itu. Bentrokan
bersenjata dan aksi kekerasan terus terjadi dan memakan korban jiwa
warga sipil. Pemerintah pendukung Presiden Assad menghadapi kelompok
oposisi dan kaum pemberontak sipil dengan kekuatan militer dan senjata
berat. Krisis Suriah telah berlangsung lebih dari setahun dan tercatat
sebagai kondisi terburuk yang paling lama dibanding krisis di Tunisia,
Mesir, dan Libia.
Pihak oposisi menyatakan, sebanyak 130 tank dan kendaraan lapis baja
telah menyapu bersih wilayah Deraa, Idlib, dan kawasan pantai dekat
al-Haffa.
"Mereka telah membumihanguskan tempat kelahiran kita," kata seorang warga yang menjadi korban aksi militer pemerintah.
Apa yang sebenarnya terjadi di Suriah?
Dalam sebuah diskusi tentang Suriah yang dilakukan oleh para mahasiswa
Muslim Scientist Community Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta terungkap bahwa biang dari krisis berkepanjangan di Suriah itu
tak bisa dilepaskan dari andil Amerika Serikat dan Inggris.
Menurut mahasiswa S2 program studi Kajian Timur Tengah, Ahmad Jaelani,
AS dan Inggris telah menggunakan kelompok oposisi untuk upaya
menumbangkan Assad.
Pasti ada kepentingan ekonomi dan politik di balik tekanan Barat atas
Presiden Assad dan dukungannya atas perlawanan kaum demonstran. Analisis
ini berdasarkan pada tinjauan historis, ketika Inggris menguasai Suriah
di masa pemerintahan boneka Presiden Shukri al Quwatli (1943). Kemudian
AS mulai ikut campur di negeri tersebut pada 1949 yang menyebabkan
adanya konflik kepentingan imperialistik antara Inggris dan AS. Beberapa
kali pergantian presiden terjadi di negeri ini. Di antaranya,
penggulingan Shukri al Quwatli oleh Jenderal Husni Zaim, 30 Maret 1949.
Husni Zaim dikenal punya hubungan sangat dengan AS. Tak lama setelah
itu, hanya berselang waktu lima bulan, Kolonel Sammi al Hinnawi
melakukan kudeta.
Revolusi terus berulang. Kolonel Adib al Syisyakli menumbangkan Kolonel
Sammi al Hinnawi, Desember 1949. Di masa kekuasaan Adib al Syisyakli,
Suriah sempat bersatu dengan Libanon pada 1950. Hanya empat tahun
berkuasa, Kolonel Adib pun digulingkan oleh kaki tangan Inggris dengan
dukungan Irak.
Situasi tak menentu terjadi di Suriah. Parlemen lemah dan konstitusi tak
kuat. Dalam kondisi itulah muncul tokoh baru Hafez al Assad pada 1971.
Tokoh ini yang didukung Partai Baath dalam perkembangannya kemudian
sangat berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Hafez Assad berkuasa selama
30 tahun. Selama pemerintahannya, militer begitu berkuasa.
Pengaruh AS terhadap Suriah masih saja begitu besar. Bahkan setelah
Bashar al-Assad menggantikan ayahnya, Hafez al Assad menjadi presiden
(10 Juni 2000), pengaruh AS tetap saja dominan. Pihak oposisi menuduh
banyak kebijakan pemerintahan Assad yang lebih menguntungkan diri dan
kelompoknya. Itulah yang kemudian membuat rakyat bergolak. Rakyat di
antaranya menuntut dicabutnya Undang-Undang Darurat 1963 yang amat
mengungkung kebebasan warga negara dan media massa.
Ketika Presiden Bashar al-Assad kemudian mencabut UU Darurat pertengahan April lalu [baca:
Suriah Umumkan Pencabutan UU Keadaan Darurat],
rakyat sudah telanjur kecewa dan justru berkembang menuntut dirinya
mundur. Perlawanan rakyat kian melebar dan kelompok anti-Assad makin
membesar dan menyebar ke seluruh Suriah. Krisis Suriah pun semakin
panjang dan dunia pun ikut terkena getahnya [baca:
Suriah Kembali Tegang, Minyak Naik Lagi].
PBB ikut turun tangan membantu memperbaiki situasi di Suriah. Namun
Presiden Assad sepertinya tak menggubris. Kelompok Liga Arab pun
berupaya mengutus mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk membantu mencari
solusi damai atas krisis yang terjadi di Suriah, tapi belum juga
mendapatkan hasil. Kekerasan terus terjadi, gencatan senjata tak
berjalan dan bahkan dilanggar [baca:
Annan Gagal Bujuk Assad Hentikan Kekerasan].
Beberapa negara dalam komunitas Uni Eropa bahkan sampai menekan dan
mengancam pencekalan terhadap istri Assad, Asma al-Assad dan keluarga
yang mempunyai dua kewarganegaraan Suriah dan Inggris [baca:
Asma al-Assad dan Kerabat Dicekal Masuk Eropa]. Itu pun, masih tidak membuahkan hasil.
Konflik di Suriah, menurut buku
A Peace to End All Peace yang
ditulis David Fromkin, tak terlepas dari akar masalah ribetnya persoalan
di Timur Tengah. Yakni dalam kaitan pembagian bekas Kekaisaran Turki
Ottoman atau Utsmaniyah pasca Perang Dunia I.
Sebagian besar negara di kawasan Timur Tengah beraliansi ke Barat.
Sementara Suriah lebih cenderung ke Rusia. Ketika Suriah dilanda konflik
kekerasan internal, negara-negara Barat mulai masuk melalui pintu
'anti-kekerasan' yang memang sangat relevan dengan kondisi aktual
rakyat. Pemerintah berusaha meredam aksi perlawanan dengan kekuatan
militer. Rakyat dan pihak oposisi melawan dan bahkan menentang langsung
Presiden Assad [baca:
Oposisi Tolak Ajakan Dialog Presiden Assad].
Kepedulian dunia internasional yang tergabung dalam "Teman-Teman Suriah"
yang digalang AS berhasil mengumpulkan 60 negara untuk mendukung
gencatan senjata di Suriah. Pertemuan yang digelar Februari lalu di
Tunisia itu bersepakat memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah
yang sedang dilanda konflik.
Aksi solidaritas ini, 1 April lalu menindaklanjuti hasil pertemuan Annan
dengan Assad digelar di Istanbul, Turki. Salah satu hasil pertemuan
yang diikuti oleh perwakilan dari 71 negara tersebut adalah meningkatkan
tekanan kepada rezim Bashar al-Assad dan mengakhiri penindasan rakyat
Suriah.
Kita lihat saja, apa yang akan terjadi selanjutnya di Suriah. Sampai kapan api kekerasan akan terus berlangsung? (
* dari berbagai sumber)
